[Resensi] Sekolah Bisa Semerdeka Ini

Akhir-akhir ini saya mulai mendengar bahwa citra pemegang ijazah paket C yang digolongkan sebagai lulusan kelas tiga setelah sekolah kebanyakan dan sekolah favorit. Hal ini memuncak saat segerombolan pengguna sosial media, mengkritik habis-habisan Tiyo Ardianto (mantan ketua BEM UGM) karena dia merupakan pemegang ijazah paket C. Sependek sepengetahuan saya, pemegang ijazah ini memang mereka yang melakukan kejar paket karena tidak menjalani sekolah formal. Mayoritas pemegang ijazah ini adalah mereka yang tidak bersekolah lalu untuk keperluan tertentu memerlukan ijazah SMA/sederajat. Jadilah mereka menggunakan jalur alternatif dengan mengambil kejar paket C.

Sehingga opini yang terbentuk di masyarakat berujung pada Tiyo tidak sekolah/tidak lulus sekolah dan mengambil kejar paket. Setelah saya melihat sinear Youtube-nya Mojok di atas ini, malah saya memperoleh kesimpulan baru. Ternyata sekolah-sekolah yang enggan untuk mengikuti kurikulum yang disediakan oleh kementerian pendidikan, maka mau tidak mau harus membuat format sendiri dan terklasifikasi sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Konsekuensi dari berdirinya PKBM adalah tidak dapat mengeluarkan ijazah seperti biasanya, melainkan ijazahnya adalah paket A/B/C.

Di tengah rasa penasaran itulah saya menemukan buku "Sekolah Bisa Semerdeka Ini" buatan warga komunitas sanggar anak alam yang merupakan PKBM. Sebetulnya saya sempat beberapa kali mendengar nama sekolah ini dari buku Demokrasi Para Perampok yang ditulis oleh Toto Rahardjo. Sebelum membaca buku Sekolah Bisa Semerdeka Ini, dalam pikiran saya sekolah ini seperti sekolah kebanyakan yang mengusung tema alam. Dulu saya pernah melihat anak yang jenjang sekolah dasarnya adalah sekolah alam. Meskipun bertema alam tapi tetap memberikan pembelajaran sesuai kurikulum yang diterapkan. Biasanya bedanya hanya dalam seragam saja.

Hal tersebut terbantahkan setelah saya membaca buku Sekolah Bisa Semerdeka Ini. Buku ini berisi artikel-artikel yang ditulis oleh beberapa warga dalam komunitas sanggar anak alam, dalam tradisi komunitas ini mereka biasa menyebut siapapun yang terlibat dalam komunitas sebagai warga. Tidak terbatas pada murid dan guru (mereka menyebut fasilitator), namun juga pada orang tua murid, alumni, dan orang tua alumni. Komunitas tersebut dibangun oleh orang-orang ini, sehingga sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini tidak dapat serta merta menyerahkan anaknya ke sekolah, namun juga dapat memiliki keterlibatan dalam proses pembelajarannya pula.

Bagi kita yang memiliki pola pikir sekolah adalah instansi yang menyiapkan paket lengkap bagi pendidikan anak, akan merasa konsep seperti ini sangatlah rumit. Orang tua murid tidak hanya berkewajiban membayar sumbangan SPP saja, namun juga bertanggungjawab menjalankan konsep yang diusung dan diusulkan oleh SALAM. Mereka menyebut konsep yang diusung, diusulkan, dan kemudian disepakati oleh warga komunitas sebagai kesepakatan. Sehingga setiap warga terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati.

The Geography Lesson or "The Black Spot" oleh Albert Bettannier lisensi Public Domain

Namun di balik keribetan menjalankan pola pendidikan seperti ini ada konsep demokrasi yang diusung, sehingga kurikulumnya terbilang tidak jelas tergantung keputusan yang disepakati oleh warga. Bahkan pada titik ekstrimnya adalah tidak adanya pelajaran yang mengikat siswa maupun fasilitator. Mereka berhak untuk menentukan pembelajaran apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan dalam periode tertentu, sehingga fasil hanya memfasilitasi apa yang menjadi kehendak mereka yang ingin belajar. Pagar batasnya dalam komunitas ini adalah empat pilar yaitu pangan, kesehatan, lingkungan dan sosial-budaya.

Ketiadaan standar baku dalam sebuah pendidikan ini berbuah pendidikan yang cenderung ekstrim tapi membuahkan hasil. Ekstrim yang saya maksud adalah pendidikan yang tidak lumrah, seperti jenjang pendidikan kebanyakan sekolah. Contohnya, bagaimana bisa seorang orang tua murid menjadi panitia sekaligus narasumber dalam hajatan sekolah yang memiliki rangkaian talkshow, lumrahnya seperti yang saya bilang sebelumnya, orang tua murid ya hanya membayar SPP dan menyerahkan sepenuhnya anaknya ke sekolah. Tidak cukup di sana, dalam esai terkait Organisasi Anak Salam (OAS) juga lebih luas dari OSIS. OAS mengorganisir SALAM yang mencakup empat jenjang studi (TK, SD, SMP, dan SMA), dan ketuanya tidak harus dari jenjang tertinggi. Jika jenjang SMP ingin mencalonkan diri juga bisa. Terbilang ekstrim bukan?

Maka dari itu setelah saya membaca buku ini lebih dalam, ternyata PKBM tidak seremeh itu, pun juga slogan anak alam juga tidak seperti jenjang sekolah yang saya pikirkan sebelumnya. Ada titik-titik ekstrim yang diambil oleh SALAM untuk membentuk pendidikan yang lebih kolaboratif dan demokratis. Ternyata ada cara terbaik dalam mengkritik pemerintah, yaitu dengan memerdekakan diri dalam pendidikan dengan konsekuensi pendidikan tersebut harus kita coba dan bisa dipastikan lebih berat. Seberat membaca buku yang berisi tentang promosi sekolah ini. Tidak ada sekolah yang berinovasi menulis ekosistem yang ada dalam sekolahnya, palingan promosinya berupa selebaran yang berisi prestasi-prestasi anak didiknya.