Coro merupakan bahasa jawa dari kecoak, omong coro bermakna omongan ngelantur tapi dapat dinyatakan jujur. Maka ketenangan serupa apa lagi yang dicari di dunia yang fana ini selain kejujuran. Tulisan berikut merupakan contoh dari omong coro.

Search This Blog

Translate

About Me

My photo
Hi, saya pungkas nurrohman yang mencoba dewasa dengan jalan-jalan

Thursday, 22 July 2021

Unipa Rusuh Lagi


kondisi kampus saat pendemo datang


Kemarin 21 Juli 2021 universitas papua tempat saya bekerja kembali dirundung masalah. Ada sekumpulan pendemo mulai hari sabtu melakukan aksi demo di depan gerbang, yang mereka tuntut adalah hasil seleksi mahasiswa baru jalur mandiri yang lumrah disebut sebagai jalur lokal. Jadi ceritanya mereka ini tidak lolos jalur lokal dan menuntut rektor untuk memasukkan mereka yang tidak lolos. Mereka melakukan aksi mulai hari sabtu, hingga puncaknya pada hari rabu kemarin. 

Rupanya rektor juga kecolongan, tidak melakukan pengamanan sama sekali terhadap kampus dan para pendemo berulah. Seperti biasanya pendemo melakukan ulah dengan cara anarkis, merusak semua fasilitas kampus dan mengusir semua pegawai yang kerja. Tak cukup mengusir, ada pohon yang mereka tebang dan dibiarkan begitu saja menutup jalan, ada kaca yang mereka hantam dengan batu sehingga pecah, hingga kemarin juga ada pemukulan. 

Kepala biro akademik yang rumahnya saya sewa mengalami pemukulan. Memang hingga saat ini berita masih simpang siur, ada yang bilang pak Kashudi ini dilempar batu ada yang bilang dipukul dan Pak Kashudi lari tapi dikejar lantas dilempar hingga tak sadar diri dan dilarikan ke RSUD.

Banyak kekecewaan yang muncul atas rektor Pak Meky Sagrim yang gagal mengantisipasi kelakuan anarkis mahasiswa. Bermunculan pernyataan untuk mogok kerja sebelum pelaku ditangkap dan mempertanggungjawabkan kelakuannya. Karena pegawai memang sudah jengah dengan aksi tahunan ini. Banyak kaca pecah dan juga atasan yang dipukul hingga kepala berdarah dan tak sadarkan diri. Pegawai menginginkan kedaulatan kampus kembali pulih, tidak tunduk dengan aksi Radikal nanti premanis seperti ini.

Alhasil muncullah inisiatif rektor untuk menyerahkan kejadian ini ke pihak berwajib. Hari Kamis tgl 22 Juli 2021 sudah mulai berdatangan polisi untuk melakukan penyidikan. Dan juga rektor mengijinkan polisi untuk masuk kampus mengamankan aset negara, mengingat beberapa kaca pecah dan rawan kecolongan. Saat hari Kamis kemarin juga rektor menyatakan akan mengeluarkan mahasiswa yang terlibat aksi demo, dan menunda sejumlah agenda kampus karena memang pegawai menuntut kasus ini selesai dahulu. Kali ini memang sudah sangat tepat yang dilakukan rektor, daripada seperti tahun kemarin, kampus non aktif hingga berbulan-bulan hanya karena takut mengambil tindakan kepada preman kampus.

Tak hanya rektor yang memiliki inisiatif, pegawaipun rupanya juga memiliki inisiatif untuk mendukung berbagai pihak yang sayang kampus. Saat awal kerusuhan bermunculan twibon yang menyatakan kutukan terhadap aksi anarkisme dan premanisme kampus. hari kedua setelah dilakukan penyidikan dan diputuskan bahwa mahasiswa yang mengikuti demo akan dikeluarkan, maka entah pihak mana yang membuat twibon mendukung keputusan rektor dan senat universitas. Ini merupakan pergerakan baru untuk universitas, yang sebelumnya hanya tunduk diam saat ada kerusuhan di kampus.

Tapi yang sangat disayangkan memang adanya korban dan beberapa aset yang rusak. Seharusnya rektor melakukan antisipasi lebih cepat, sehingga kepolisian sudah bisa masuk kampus atas ijin rektor. Karena selama ini kepolisian tidak dapat masuk kampus jika tidak ada ijin dari rektor. Tapi apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur, setidaknya rektor Meky Sagrim masih memberikan kecap untuk buburnya, sehingga masih dapat diantisipasi dan dapat dinikmati. 

Sunday, 11 July 2021

Covid-19, PPKM Darurat, dan Temu Manten


Foto pasangan
Foto saya dan calon istri

Semakin hari semakin menjadi angka penambahan kasus covid-19 ini. Peningkatan kasus perhari sudah menjadi puluhan ribu. Sebetulnya saya termasuk yang cuek terhadap angka, berapapun angka penambahan kasus perhari, menurut saya itu sama saja. Bukan sekedar angka, tapi itu manusia yang tertular.

Tapi semenjak adanya aturan PPKM darurat ini, saya seringkali menilik angka penambahan kasus harian. Karena penambahan jumlah kasus harian dapat mengubah keputusan pemerintah. Terlebih lagi saya ada rencana menikah dalam bulan ini. Jika aturan PPKM Darurat Jawa-Bali diperpanjang otomatis akan berpengaruh pada pesta pernikahan saya.

Memang ini menjadi hal yang cukup unik untuk saya, saat menikah yang lumrahnya sekali seumur hidup dan diadakan secara ramai, namun harus dirayakan secara sederhana. Unik karena bukan besar atau kecilnya pesta, tapi saya sudah dapat berkorban untuk negara dalam penanggulangan pandemi. Saya dan keluarga rasanya sudah menyiapkan hal ini jauh-jauh hari. Mengingat di kampung, bapak saya aktif dalam pencegahan dan pengendalian pandemi. Jadi sudah terlihat adanya tren peningkatan kasus harian.

Dari prediksi tersebut sudah terprediksi bahwa akan ada lockdown, alhasil prediksi tersebut benar dan terbukti. Jadi kami keluarga mempelai pria sudah siap jika memang harus dilakukan akad nikah saja. Tapi di pihak mempelai perempuan masih menginkan adanya “temu”. Yaitu tradisi mempertemukan mempelai wanita dan mempelai pria dengan adat jawa.

Hal ini lumrah terjadi di adat jawa, untuk simbol pertemuan kedua mempelai. Tapi kelumrahan itu sepertinya mustahil dilakukan di masa sekarang. Saya tertarik untuk menyimak bagaimana solusi yang cukup solutif dalam menyelesaikan pendapat ini, saya penasaran bagaimana win-win solution yang ditawarkan oleh semesta.

Terkadang adat akan menarik untuk diaplikasikan sekaligus menjadi tantangan tersendiri jika ada kendala seperti saat ini. Ibarat pisau bermata dua, PPKM darurat ini seakan menjadi batu sandungan untuk kami yang akan melangsungkan pernikahan, pun juga menjadi jalan penolong bagi mereka yang khawatir pandemi ini akan membunuh insan-insan Indonesia.

PPKM Darurat

Lantas saya mencari-cari celah peraturan yang sekiranya dapat menjadi dasar hukum jika meminta ijin dengan pihak desa atau RT. Pasalnya peraturan yang berlaku mulai tgl 5 Juni 2021 ini tidak melarang adanya resepsi pernikahan, tapi melarang resepsi pernikahan dengan makan di tempat (seperti resepsi lumrahnya). Jika ingin melaksanakan resepsi wajib dibatasi 30 orang saja, tapi di desa calon istri saya memberikan syarat maksimal 20 orang saja.

Mungkin peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi adanya gerombolan masa, jadi dipersempit hingga 20 orang. Pun juga acara makan di tempat resepsi ditiadakan karena jika makan di tempat resepsi otomatis tamu undangan harus melepas masker. Seperti yang kita ketahui masker adalah senjata perlindungan agar tidak tertular covid-19. Dan kedua hal ini menurut saya masih lumrah.

Kembali lagi ke niat untuk melakukan “temu” itu tadi. Jika melihat ulang peraturan tersebut tidak ada yang dilanggar dalam prosesi “temu” tadi. Karena temu bisa saja dibatasi 20 orang saja, pun juga sesi “temu” dilakukan di luar ruangan. Nah ini celah aturan yang saya sebutkan tadi, tapi penerimaan aturan oleh pelaksana peraturan tersebut jelas berbeda-beda, beda pemahaman dan juga pasti ada kekhawatiran. Semoga saja sesi temu tersebut tetap dapat dilakukan secara terbatas. Kurang dari 20 orang juga tidak ada masalah, yang penting ada “temu”.

Friday, 2 July 2021

Berdemokrasi Ekonomi dengan Koperasi


Berdemokrasi Ekonomi dengan Koperasi

=================

Besok tanggal 3 Juli sudah kembali lockdown dengan istilah baru yaitu PPKM Darurat Jawa-Bali. Beberapa orang menyindir dengan kalimat "ini adalah lockdown tapi tidak ditanggung pemerintah, jadi pemerintah tidak menanggung kebutuhan rakyat", beberapa orang lainnya berkeluh kesah dengan menyatakan penolakan secara tegas. Golongan kedua ini mulai meramaikanjagat dunia maya semenjak presiden dan Menteri Luhut mulai menerangkan apa yang dimaksud PPKM Darurat.

Terang saja kemarahan tak terhindarkan, karena PPKM Darurat yang akan berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli itu mewajibkan beberapa sektor usaha untuk legowo dalam menutup bisnisnya. Kekhawatiran akan usaha yang tutup tersebut melatar belakangi beberapa orang berkeluh kesah sekaligus gusar dengan pihak pemerintah. Mayoritas memang pelaku sektor informal kecil-kecilan. Karena memang jika mereka tidak bekerja tidak ada yang menanggung kebutuhan mereka.

Sepertinya dunia semakin kesini semakin tidak siap dengan cobaan. Tidak bekerja berarti tidak makan adalah analogi tepat untuk menggambarkan kondisi perekonomian masa kini. Semakin lama semakin individual. Saya masih ingat jaman saya masih bersekolah di taman kanak-kanak dulu, ibu tidak pernah memasak saat malam jumat. Kalaupun memasak paling juga cukup untuk makan siang, karena setiap malam jumat di kampung kami ada tahlilan rutin, setiap yang mengikuti tahlil pasti pulang membawa berkat.

Hal ini yang semakin kesini semakin hilang, jadi semangat gotong royong semakin lama semakin pudar. Jika di Jakarta sudah dapat dikatakan sebagai individual, kalau di Kepanjen (Malang) ini bisa dikatakn sudah semi individual pun juga tidak terlalu komunal. Masih mengenal tetangga kanan kiri namun enggan untuk saling bantu secara menyeluruh. Bahkan kalau ada pesta pernikahan saat saya SD itu bisa menggerakkan orang sekampung. Namun jika ditarik ke masa kini pasti enggan, karena orang kampung mayoritas bekerja di sektor formal. Masuk jam 8 pulang jam 5 sore.

Dari sini muncul rasa individualis, yang punya uang akan memegang uangnya selama mungkin, bahkan akan memegang sembari menambah sebanyak mungkin. Berujung ada kekhawatiran dari pekerja sektor informal seperti yang saya sebutkan di atas.

Demokrasi Ekonomi

Jika boleh dibilang, kita ini berdemokrasi hanya sebatas politik saja. Itupun baru melakukan demokrasi saat lima tahun sekali untuk memilih orang yang akan mewakili dan memimpin kita. Sedangkan untuk ekonomi kita luput dari makna demokrasi. Salah satu cara untuk mencapai keadilan adalah dengan cara demokrasi bahkan dari sisi ekonomi.
Seringkali kita menjadi semi-kapitalis yang menginginkan keamanan finansial, untuk mencapai hal itu tentu ada yang kehilangan hal yang tidak kita belanjakan tadi. Seperti contohnya pedagang jajanan yang berkeluh kesah di facebook saat PPKM darurat akan berlaku, mereka kehilangan penghasilan karena orang berduit tidak ingin membelanjakan uangnya. Lantas saat PPKM darurat yang berlaku 17 hari tersebut pedagang tadi makan apa? Tidak ada bantuan apapun dari kaum menengah yang mendapat penghasilan perbulan.
Di sinilah muncul kegaduhan yang disebabkan tidak adanya demokrasi ekonomi, lantas muncullah saling tuduh dengan teori konspirasi disebabkan kekhawatiran besok tidak bisa makan. Ketenangan pun berubah menjadi ketegangan. Sama rasa seperti halnya persaudaraan, putus begitu saja gara-gara cara berpikir yang salah atas harta. Harta sudah menjadi segalanya, persaudaraan pun dapat diberikan label harga jika sang pemilik harta mau.

Koperasi

Pemangkasan jarak antara kaya dan miskin sebetulnya dapat dilakukan dengan prinsip koperasi murni. Terbukti prinsip koperasi ini dapat menyelamatkan penduduk pulau banda atas mahalnya harga kebutuhan pokok. AwalnyaBung Hatta menggagas koperasi ini untuk melakukan perlawanan terhadap pemilik modal yang mempermainkan harga. Sembako dibeli dari petani dengan harga murah dan dijual ke masyarakat dengan harga mahal.
Jika dipikir secara logis praktek seperti ini adalah praktek curang yang dapat meningkatkan beban penduduk di pulau Banda. Jadilah Bung hatta bersama Iwa Kusuma Sumantri dan Sutan Sjahrir menggagas koperasi untuk memangkas biaya itu tadi. Setiap barang yang turun dari kapal langsung dibeli koperasi dan dijual ke masyarakat dengan harga wajar. Hal ini terbukti dapat menstabilkan harga dan mengurangi derita masyarakat.
Inilah yang saya sebut sebagai konsep koperasi murni, tidak seperti koperasi yang kita lihat sekarang. Lebih layak disebut sebagai rentenir yang meminjamkan uang kepada anggota dadakan. Jika kita mengacu pada koperasi murni pasti akan ada “keluarga baru” yang siap untuk urun daya secara ekonomi maupun tenaga. Anggota koperasi juga dapat dikatakan “terselamatkan” secara ekonomi.
Saya rasa konsep seperti ini yang cocok untuk diterapkan saat kebiasaan ekonomi masyarakat sudah semi-individualis. Ada konsep yang disepakati bersama secara demokratis antar anggotanya dan melakukan urun daya. Tidak terbatas pada modal saja, urun daya secara demokratis ini dapat modal dengkul saja, lantas memiliki saham koperasi. Jadi ada keadilan dalam berlaku ekonomi pun juga ada rasa tolong menolong yang dapat menyelamatkan dimasa sulit seperti pandemi ini.

Thursday, 24 June 2021

Kritisi Dulu Kritikmu


kritiki dulu kritikmu
(Sumber: Restaurant photo created by pressfoto - www.freepik.com)


Akhir-akhir ini mulai naik lagi penambahan pasien covid, pemerintah sebelumnya memang sudah mengumumkan bahwa akan ada dampak dari mudik lebaran. Hal itu memang sangat mudah diprediksi, karena lebaran dilarang pulang masih banyak yang ngeyel untuk pulang dan bertemu keluarga. Di opini sebelumnya saya menyebut hal ini karena kurang disiplinnya pemerintah dalam menegakkan aturan. Karena sebelumnya ada pemilu dan pemerintah mengizinkan, kini untuk silaturahmi saja masak tidak diijinkan. Kepercayaan masyarakat kepada regulasi yang dikeluarkan pemerintah sudah sirna begitu saja.

Ketidak percayaan itu berujung peraturan yang tidak diindahkan oleh warga dan berujung kenaikan kasus covid yang drastis. Para pakar kesehatan masyarakat kini sudah menyarankan untuk melakukan jeda sejenak, untuk mendatarkan kasus yang kini sudah memuncak. Tapi sekali lagi tidak ada kepercayaan kepada regulator yang membuat semua susah diatur.

Di jembatan suramadu kemarin contohnya. Kenaikan kasus di bangkalan sudah ndak karu-karuan, setiap yang mau masuk dan keluar dari pulau garam itu harus di swab. Kemarin banyak orang memprotesnya dan berujung tenda tempat swab dirusak sejumlah warga yang jengkel. Tak cukup sampai di sana, selang beberapa hari sejumlah warga Bangkalan melakukan aksi demo ke Surabaya. Mereka memprotes pemkot Surabaya yang menutup akses warga Madura. Mungkin ini adalah antisipasi pemkot agar warganya tidak tertular covid, namun bagaimana lagi banyak warga Madura yang bekerja di Surabaya. Pekerja informal seperti jualan sayur, besi, dan berbagai pekerjaan lain, jika tidak bekerja maka tidak ada yang menanggung kerugian mereka. 

Ketegangan antar pihak pun tak dapat dihindarkan. Ditambah juga beberapa orang yang terprovokasi atas ulang JRX yang meyakini covid ini adalah akal-akalan penguasa agar bisa mengontrol warganya. Berbagai macam hal provokatif seperti menganggap artis yang kena covid adalah buzzer yang menerima bayaran, hingga menyudutkan pihak yang melakukan edukasi terhadap covid pun tak luput dari serangan kalimat joroknya. Banyak pihak yang mempercayai hal itu pula, sehingga menjadi kumpulan massa yang siap dialihkan kemana saja dan siap menyerang kapan saja.

Saya menyoroti kejadian hari-hari ini dengan iba, banyak yang kesusahan di kondisi yang disebut pemerintah bencana non alam, masih saja banyak pihak yang menyalurkan energinya untuk saling bermusuhan. Level permusuhan ini sudah satu tingkat di bawah level permusuhan cebong dan kampret saat pilpres kemarin. Hanya satu level di bawahnya. Tapi menjadi parah karena saat ini kita semua sedang dirundung musibah. Saling bermusuhan tanpa melakukan apa-apa sudah termasuk salah besar. Jika ingin mengkritisi terlampau banyak kasus yang sangat menarik untuk dikritik. Mulai dari pelemahan KPK hingga rencana perubahan UU ketentuan umum perpajakan yang jelas-jelas jika telat melakukan kritik akan meluncurkan negeri ini kedalam jurang kemiskinan.

Lain halnya dengan perlawanan terhadap status covid sebagai virus. Jika melakukan perlawanan terus apa goal yang diharapkan? Apa jika perlawanan tersebut dilakukan akan membuat angka kematian menurun dan ekonomi membaik? Tentu tidak. Jika angka kematian disebut hanya sebagai framing atau katakanlah tidak penting, tapi negara sekitar sudah mengakui ini sebagai tolok ukur keberhasilan negara. Ujungnya ekonomi tidak akan pulih jika kita abai dengan virus yang katanya hanya abal-abal ini. Mari cerdas menyampaikan kritik, dengan menimbang tujuan akhir yang ingin dicapai. Agar tidak hanya ikut-ikutan saja seperti kerbau. 

Thursday, 17 June 2021

Hasil Review Singkat RUU Ketentuan Umum Perpajakan


 

RUU ketentuan umum perpajakan
Review Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

Akhir kepemimpinan Jokowi ini seakan ditandai dengan berbagai UU yang diundang-undangkan secara besar-besaran. Pembaca mungkin masih ingat bagaimana serunya tarik ulur tuntutan UU omnibuslaw, UU yang disusun untuk merevisi sekaligus menambahkan ratusan UU lain ini dianggap sebagai pencapaian baru. Karena banyaknya UU yang terevisi dengan sekaligus tanpa beberapa kali rapat yang jelas ada penghematan anggaran. Tapi yang sangat disayangkan yaitu penetapan yang terkesan teburu-buru, sehingga tidak ada kesempatan untuk publik -yang menjadi subyek UU- melakukan peninjauan terhadap kebijakan tersebut. Saat penerbitan UU pun juga menjadi dilema tersendiri, ada yang bilang ratusan halaman, ada yang bilang ribuan halaman.

Kini rupanya pemerintah juga akan melakukan revisi besar-besaran dalam hal pajak. Beberapa hari belakangan ini sudah mulai riuh rendah tuntutan publik atas revisi besar-besaran terhadap rancangan Undang-undangan ketentuan umum perpajakan. UU KUP ini merupakan dasar aturan perpajakan dalam negeri, dulu saya saat kuliah pajak semester awal dihajar dengan UU ini. Karena berbagai hal tentang pajak memang terkandung di KUP ini. Mulai dari deskripsi pajak, jenis pajak yang dikenakan di Indonesia hingga ketentuan yang merujuk ke hal teknis mengenai tuntutan pajak. Aturan dasar ini kemudian menjadi landasan hukum untuk menerbitkan UU perjenis pajak yang dirasa perlu untuk dirumuskan lebih teknis lagi. Lantas dasar aturan tersebut dibuatkan aturan yang lebih teknis lagi dalam hal pelaksanaannya oleh pemerintah (dengan PP, Perpres, Peraturan Menteri keuangan, atau peraturan dirjen pajak).

Aturan semendasar itu terangkat ke publik melalui media tentu membuat gempar, dari sisi pemerintah pun tidak melakukan publikasi RUU. Sependek sepemantauan saya hanya Prastowo saja selaku wakil Menteri keuangan yang melakukan edukasi. Satu lawan banyak, satu prastowo melawan ribuan netizen. Ditambah aturan yang disoroti media saat awal kemunculan berita RUU tersebut adalah hal pokok yang dipajaki, yaitu PPN atas sembako dan jasa Pendidikan. Berbagai tambahan objek pajak diberikan sorotan lebih oleh berbagai pihak. Tak cukup sampai di sana dalam RUU tersebut juga menyebutkan akan ada penambahan tarif PPN yang awalnya dihajar 10% kini akan dinaikkan 12%. Semakin menjadi-jadilah tunutan yang dilontarkan warganet. Peraturan yang saya sebutkan ini bersumber dari RUU yang dipublikasikan oleh kompas.

Padahal awalnya pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan dalam twitnya menyebutkan akan adanya penambahan cluster PPh. Di sisi perubahan PPh ini juga memang terlihat sangat mantap. Dulu saat saya kuliah di pajak hanya ada cluster 5%, 15%, 25% dan 30% hingga batas 500 juta, untuk cara penghitungannya dilakukan secara progresif. Jadi jika penghasilan sudah mencapai cluster 30% ke atas akan tetap dikenakan 30%. Lain halnya dengan yang tercantum dalam RUU ini, ditambahkan satu cluster untuk crazyrich dengan persentase 35% dikenakan untuk nominal 5 milyar ke atas. Sedangkan cluster 30% hanya dikenakan untuk range 500 juta hingga 5 milyar. Namun hal ini sama sekali tidak menjadi sorotan media, karena memang di Indonesia hanya ada segelintir warga yang memiliki penghasilan sebesar itu. Sehingga sama sekali tidak mewakili keresahan segelintir orang itu. Jika dihitung-hitung penghasilan yang dikenakan pajak 35% tersebut harus memiliki penghasilan minimal sebesar 5,8 milyar.

Tapi setelah saya baca dengan seksama ada yang menarik di RUU yang satu ini, yaitu di akhir peraturan menyebutkan adanya bea cukai untuk plastik. Yang dalam UU bea cukai sebelumnya yaitu UU no. 39 tahun 2007 hanya disebutkan objek pajak cukai hanya etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan produk tembakau. Pungutan cukai ini menurut saya adalah sisi keren RUU ini, tanpa mengurangi kritik terhadap pajak sembako yang sangat layak didiskusikan. Sebaiknya pasal mengenai pengenaan cukai plastik ini juga didiskusikan secara lebih serius dikalangan pemerhati lingkungan. Menurut berita yang dirilis tempo cukai terhadap plastik ini sudah didiskusikan setahun yang lalu. Dalam berita tersebut menyebutkan rencana tarif terhadap cukai plastik sebesar 30 ribu perkilogram. Mungkin ini sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan yang dalam Bahasa kerennya SDGs.

Selain cukai plastik ada pasal yang tepat berada di bawah pasal yang menyebutkan cukai plastik, yaitu pajak atas karbon. Meskipun saya agak tidak paham dengan tarifnya -yang memakai satuan karbon dioksida ekuivalen- saya meyakini ini akan memberi dampak pada ekonomi hijau. Plastik dan karbon tersebut yang memang seharusnya dipajaki, agar fungsi pajak tidak hanya fokus pada budgeter tapi juga reguleren yang berarti mengatur. Jika warga yang mengeluarkan emisi karbon diberikan beban pajak tak dapat dipungkiri besar kemungkinan warga akan perlahan bergeser ke teknologi yang dirasa ramah lingkungan. Dalam RUU tersebut dipatok tarif 75 rupiah perkilo karbon dioksida ekuivalen. Dengan diberlakukan pajak seperti ini niscaya jejak karbon akan lebih terkendali.

Mungkin memang bisa dikatakan pemerintah seakan memerah warga negara dengan menambahkan pajak dibeberapa sisi kehidupan. Tapi dengan hadirnya dua pasal yang lagi-lagi saya menyebutnya dengan kalimat keren ini, saya rasa RUU ini harus diberikan koreksi di sana sini namun juga masih layak untuk disahkan menjadi UU. Tugas kita hanya mengoreksi yang merugikan unsur kehidupan dan mendukung yang dirasa sangat menguntungkan kehidupan kita seperti pasal cukai plastik dan pajak karbon tersebut. karena jika tidak dikawal bisa-bisa niat pemerintah untuk mengenakan cukai plastik akan putus ditengah jalan, saat nego dengan DPR. Inilah pentingnya menilik peraturan secara menyeluruh, jadi kita dapat mengetahui secara keseluruhan keuntungan dan kerugian jika UU ini disahkan.

Sunday, 13 June 2021

Simalakama BTS meal


Simalakama BTS meal (sumber: CNBC Indonesia) 

Kemarin hari rabu rame beredar foto produk mcD yang berkolaborasi dengan BTS. Mulai dari foto selfie dengan produk burger sampai video review dadakan oleh mereka yang membeli karena takut ketinggalan. Istilah inggrisnya fear of missing out. Karena takut ketinggalan terjadi ledakan pembeli yang luar biasa. Beredar banyak foto dan video para driver ojek online yang antri di gerai badut tersebut. Bahkan ada video yang mendokumentasikan bentrok sesama driver. Ada keringat ojek jaket hijau di setiap bungkus ungu yang dimakan para ARMY sebutan untuk fans BTS.

Lucunya teman saya yang gak begitu tahu BTS juga membelinya. Lagi-lagi karena FOMO. Takut ketinggalan trend makan McD x BTS. Tradisi FOMO nan kapitalis ini sudah membabi buta rupanya. Padahal juga dalam iklan promosinya McD tidak menyebutkan tenggat penjualan. Saya kira -setelah melihat berbagai tayangan ramainya McD- produk ini sengaja dijual sehari saja, sehingga lumrah untuk fansnya berjuang mati-matian untuk membelinya. Tapi ternyata memang murni takut ketinggalan tren saja. Dari pihak McD juga tidak ada niat untuk membuatnya limited dengan membatasi hari penjualan misalnya.

Di balik huru-hara ini tentunya ada sisi positifnya, yaitu adanya pergerakan roda perekonomian. Fans BTS membeli lewat ojek online. Sudah ada dua organisasi di sini yang mendapat bayaran, ojek online dan McD. Jika di-breakdown lagi ojek online berisi mitra GO-JEK dan McD berisi pegawai resto. Alhasil banyak keluarga yang bisa makan dari adanya inisiatif makanan yang di-branding. Sangat menarik memang inisiatif ini dan sambutan dari para ARMY yang kita ketahui sangat militan dalam mendukung movement dari grup penyanyi itu. 

Namun sehari setelah event ngantri berjamaah itu, muncul berbagai berita tak mengenakkan. Di tengah musim pandemi ini memang menggerakkan roda ekonomi bagai buah simalakama. Pilih ekonomi akan berdampak pada penyebaran virus. Apalagi jika antusiasme warga seperti kemarin. Antrian panjang dan kumpulan masa di setiap outlet McD terlihat jelas mengular dan berdesak-desakan. Pemkot setempat mengambil inisiatif menyegel gerai McD yang terpantau melakukan pengumpulan masa.

Mungkin hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan yang tak berkesudahan. Sebetulnya repot juga posisi pengusaha. Saya yakin mereka berinisiatif gila begini hanya untuk bertahan ditengah badai pandemi. Tidak ada keinginan untuk melawan negara ataupun membunuh sebagian populasi manusia untuk kemudian menguasai dunia dengan kejahatan. Namun jika diterus-teruskan bisa jadi kita akan seperti india, yang kemarin pemulihan ekonominya langsung tinggi dan angka kasus covid aktifnya juga tinggi.

Sebaiknya setiap pihak yang terlibat lebih bijak dalam melakukan sesuatu, mulai dari sesuatu yang besar -sebesar yang dikerjakan McD yang berani mengeluarkan BTS meal- hingga sesuatu yang kecil -sekecil memesan BTS meal dari aplikasi gojek-. Toh McD masih menjualnya sampai sebulan kedepan. Masih banyak waktu untuk menunggu. Tak ada ruginya menunggu situasi terkendali.

Saturday, 5 June 2021

BUMN Kok Minta Bailout?


Betapa luwesnya bisnis AirAsia


Beberapa hari yang lalu beredar isu bahwa garuda Indonesia akan diberikan suntikan dana melalui mekanisme bailout oleh negara. Jika dirunut maskpai berplat merah ini memiliki rekam jejak yang tak begitu baik di berita, mulai dari adanya titipan sepeda pancal yang harganya setara gaji saya selama dua tahun hingga laporan keuangan yang tiap tahun merugi melulu. Inilah alasan saya enggan untuk membei saham yang berkode GIAA. Setiap tahun merugi apa yang dapat dierjuangkan? Sebelum adanya covid mereka beralasan karena harga bahan bakar terlampau mahal, pun saat covid mereka beralasan bahwa penumpang menurun semenjak adanya virus yang dari Wuhan itu.

Saya menilai garuda ini kalah luwes dengan pesaing bisnis lainnya. Kita ambil contoh Lion grup, meskipun maskapai Lion Airnya terkenal dengan delay yang acap kali tak masuk akal, perusahaan yang menaungi maskapai tersebut tetap berkibar. Salah satu alasannya ya keluwesan dalam menjalankan bisnis, tak hanya berfokus pada penerbangan. Kembangan sayap Lion grup dapat menanungi perusahaan ekspedisi seperti Lion Parsel. Jika fokus kepenerbangan saya kira perusahaan yang menaungi Lion Air, Wings Air, dan Batik Air ini juga akan tumbang. Tapi ada peluang bisnis kargo yang juga diambil oleh grup ini. Usahanya beda tapi dapat dilakukan dengan alat yang sama, yaitu pesawat. Mungkin garuda juga sudah melakukan ini tapi bisnis to bisnis, bukan bisnis to customer.

Contoh kedua berasal dari maskapai murah juga yaitu Airasia. Saingan yang berasal dari Malaysia ini lebih mengesampingkan gengsi. Berfokus pada kaum menengah kebawah, tapi juga tetap berkibar. Beberapa tahun yang lalu memang sempat terseok dengan dicabutnya nama maskapai berlatar warna merah tersebut dari travel online Indonesia (seperti traveloka dan tiket.com). tapi inovasi yang dilakukan Airasia cukup mencengangkan, yaitu dengan membuat jasa travel sendiri. Alih-alih sakit hati karena dimusuhi maskapai Indonesia, perusahaan yang berinduk di Malaysia ini malah mewadahi maskapai Indonesia untuk menjualkan tiket di travel online miliknya. Mengingat trayek AirAsia sendiri masih belum banyak, sehingga jika ada pembeli melintasi trayek yang tidak ia miliki, maka dialihkan dengan menaiki maskapai merk lain.

Tak cukup sampai di sini, hari ini saya juga melihat twit AirAsia Indonesia menjual kosmetik. Tentunya sah-sah saja jika maskapai menjual kosmetik, toh biasanya juga Sriwijaya menjual pernak Pernik hingga parfum di dalam pesawat. Tak ada yang salah dalam mempertahankan sebuah bisnis, hanya gengsi sebuah maskapai saja yang harus direm. Sepertinya Garuda masih mempertahankan gengsi itu hingga saat ini, dan berdampak pada ketidak luwesan dalam menjalankan usaha. Ujung-ujungnya merengek kepada pemerintah untuk diberikan dana talangan. Fungsi BUMN yang digadang-gadang akan memberikan pendapatan negara bukan pajak seakan musnah jika ini diteruskan.

Sedikit opini dari saya sebaiknya Garuda mengurangi gengsinya, sehingga banyak lini bisnis yang sekiranya seksi untuk dikerjakan dapat dikerjakan dengan baik. Selain mengurangi gengsi sebaiknya Garuda melakukan jemput bola, seperti memberikan penawaran ke pihak pemerintah untuk menggunakan maskapainya saat perjalanan dinas atau memberikan promo khusus untuk penerbangan yang menggunakan APBN. Ini menurut saya adalah bantuan yang paling pas untuk diberikan kepada Garuda. Toh negara tidak terlalu rugi jika menggunakan jasa BUMN. Pun juga bagi pemerintah, sebaiknya membantunya dengan cara seperti itu saja. Saat ini bantuan seperti itu yang saya rasa masih belum dilakukan pemerintah. Seperti contohnya kami di Manokwari untuk terbang ke Jakarta menggunakan Garuda saja sudah menyalahi aturan, karena harganya lebih mahal dari standar biaya yang sudah di tentukan oleh kementerian keuangan. Maka dari itu harus ada sinergi dan pemerintah lebih baik memberikan pertolongan sejaug menjadi penglaris saja untuk garuda.