Coro merupakan bahasa jawa dari kecoak, omong coro bermakna omongan ngelantur tapi dapat dinyatakan jujur. Maka ketenangan serupa apa lagi yang dicari di dunia yang fana ini selain kejujuran. Tulisan berikut merupakan contoh dari omong coro.

Search This Blog

Translate

About Me

My photo
Hi, saya pungkas nurrohman yang mencoba dewasa dengan jalan-jalan

Sunday, 23 August 2020

Tiga Ketidak Masuk Akalan Seleksi CPNS Papua


Setelah beberapa hari saya mencerca pendemo dengan mengeluarkan artikel berjudul Demo Untuk Pegawai Negeri, saya menemukan berbagai fakta tidak masuk akal dari keluarnya pengumuman penerimaan pegawai. Beberapa fakta tersebut adalah jumlah pegawai yang diterima ternyata jika di cek secara teliti memang lebih banyak nama pendatangnya daripada nama orang asli papua. Karena memang kapasitas saya sebagai penyimak saja, maka dari itu pelacakan yang mendalam hingga mendatangkan seluruh pencari kerja tidak mungkin saya lakukan. Hanya melacak nama marga di setiap lembar pengumuman saja. Terhitung ada belasan lembar pengumuman untuk kabupaten Manokwari coba saya teliti perlembarnya. Alhasil memang di setiap lembar, nama asli papua menjadi minoritas.

Ketidak Masuk Akalan Pemkab

Jika memang dikerjakan secara tepat aturan hal ini sangat tidak masuk akal. Karena jalur seleksi putra-putri asli papua berbeda dengan jalur umum. Dan saya melihat sendiri lowongan yang diumumkan memang begitu. Jadi jalur putra-putri asli papua memang ada 80% sedangkan jalur pendatang ada 20%. Hal ini menegaskan bahwa jalur putra-putri asli papua tidak bersaing dengan jalur umum. Sepengetahuan saya saat seleksi penerimaan pegawai 2018 jalur putra-putri memiliki syarat administrasi yang berbeda dengan jalur umum. Perlu diketahui untuk jalur penerimaan sendiri saat 2018 kemarin ada empat, yaitu: jalur cumlaude, jalur disabilitas, dan kedua jalur yang menjadi ulasan kita kali ini. Keempat jalur tersebut memiliki syarat yang sama sekali berbeda. Jadi tidak dapat dipertarungkan secara langsung. Bisa juga satu jalur tidak bersaing sama sekali, karena lowongan yang dilamar berbeda.

Namun lucunya di kabupaten Manokwari ini hasil penerimaannya terkesan ngawur. Bagaimana tidak? Dua jalur yang tidak bersinggungan dengan akumulasi lowongan yang memang sesuai peraturan, malah hasilnya terbalik. Padahal jelas-jelas dua jalir tersebut tidak dapat dicampurkan. Kelucuan pun tidak berhenti di sana. Dalam pengumuman yang dirilis setelah terlambat satu tahun ini hanya termuat nama dan nilai mereka yang lolos saja. Jadi jelas ada manipulasi data yang memang tidak dipublikasikan secara jelas dan nyata. Kedua kelucuan ini yang patut dan layak untuk dipertanyakan.


Ketidak Masuk Akalan Pendemo

Jika tadi saya sudah berbicara secara panjang dan lebar terkait keanehan dari pemberi kerja (pemkab Manokwari). Kini giliran para pencari kerja yang protes atas hasil yang tidak fair tersebut. Para pendemo juga sangat tidak masuk akal. Mereka mendemo pihak yang memang tidak ada urusannya dengan penerimaan pegawai. Seperti PDAM, Kantor Distrik, dan berbagai institusi lainnya. Memang demo hanya terjadi dengan pemalangan atau penutupan akses sementara saja. Tapi yang ditutup menurut saya adalah objek yang cukup vital. Seperti sumber air yang dimiliki oleh PDAM ditutup secara paksa. Alasannya karena ketidakadilan penerimaan pegawai. Hal ini berdampak pada pengguna air PDAM yang tercabut haknya. Padahal mereka juga tidak mengetahui perihal penerimaan pegawai yang tidak adil. Dan juga pendemo jelas tidak mendapatkan hasil apa-apa atas pembatasan hak secara sepihak.


Ketidak Masuk Akalan Keputusan

Setelah menuai ketidaksetujuan dari para pencari kerja pihak pemerintah kabupaten juga lagi-lagi memberikan janji yang sangat tidak masuk akal. Ditengah pandemi seperti ini pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa penerimaan pegawai ditunda dahulu. Selain untuk menyehatkan kembali APBN penundaan sementara ini untuk mematuhi protokol kesehatan covid. Namun pemerintah kabupaten manokwari lagi-lagi mencetuskan ide yang tidak masuk akal. Yaitu tahun. Ini akan dibuka kembali lowongan pegawai untuk mereka yang gagal saat penerimaan tahun 2018.

Alih-alih mengevaluasi kesalahan fatal mereka malah memberikan janji bahwa masih ada kesempatan esok hari. Mal administrasi juga sangat mungkin jika ini terjadi. Selain melanggar peraturan pemerintah pusat, pemda juga seakan menyingkirkan kegelisahan kesehatan ekonomi di masa pandemi ini. Kesehatan angaran pendapatan dan belanja daerah seakan tidak dihiraukan. Atau memang hal ini dilakukan untuk menutupi pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab.

daftar cpns yang diterima
satu nama diterima di dua formasi (sumber: https://humas.nabirekab.go.id/2020/08/ini-hasil-kelulusan-seleksi-cpns-kab-nabire-formasi-2018-80-oap-lulus/)

0 comments:

Post a comment