Akar Ketidakpastian
 |
| Sumber: qerja.com |
2020 akan berakhir, di tahun ini kerap diwarnai dengan ketidakpastian. Mungkin jika dapat mencari kambing hitam, sah-sah saja untuk menjadikan covid-19 sebagai penyebab ketidakpastian. Karena gara-gara virus yang dicurigai berasal dari Wuhan Cina ini titik awal ketidakpastian dimulai. Tapi jika dilihat ulang secara teliti saya malah menyatakan ketidakpastian ini karena setiap individu dari kita tidak tegas. Kalem dulu, ini saya tidak sedang menuduh anda yang membaca artikel ini sedang tidak tegas. Tapi saya sedang menggiring opini bahwa ketidakpastian ini karena ketidak tegasan kita dalam menyikapi sebuah pandangan.
Awalnya seperti yang kita tahu, covid-19 masuk indonesia pemerintah enggan mengantisipasinya. Sebelum semua tertular pemerintah masih terkesan acuh tak acuh. Bukan hanya pemerintahnya saja, warganya juga terkesan acuh. Malah ingin mempertahankan ekonomi. Mungkin masyarakat awam akan berbicara "lebih baik takut tidak makan daripada takut covid". Ungkapan ini tidak sepenuhnya salah, karena memang jika takut covid besar kemungkinan tidak ada beras yang ditanak hingga beberapa hari kedepan. Tapi hingga bulan maret, seakan pemerintah menekan rem darurat. Semua perjalanan dihentikan bahkan terkesan dilarang. Saya di Manokwari hampir beberapa bulan berdiam diri di rumah. Tidak ke masjid, tidak bepergian, jam sembilan malam toko sudah tutup. Mungkin hal ini yang dikhawatirkan masyarakat umum. Semua takut meninggal karena covid hingga pemerintah lupa jika tidak makan masyarakat juga akan meninggal. Efek berantai hingga kasus kriminal meningkat pun terjadi. Hingga akhirnya beberapa bulan berlalu muncul untuk melakukan aktifitas secara new normal. Nah ini yang saya bilang plin-plan. Ujung-ujungnya masyarakat dihadapkan dengan ketidakpastian. Bagaimana bisa pasti jika lockdown dinormalkan kembali bukan karena virusnya hilang, tapi karena desakan ekonomi. Dari penyebab diberlakukan dan dicabutnya saja sudah sangat berbeda. Pembatasan sosial diberlakukan karena virus, namun dicabut karena ekonomi. Ketidaktegasan ini yang menggiring kita perlahan menuju ketidakpastian. Virusnya masih sama, tapi waktu maret ada yang menikah pemilik acara dimarahi polisi. Lain halnya dengan akhir-akhir ini jika memiliki acara, yang penting membubuhkan kalimat protokol kesehatan.
Jika agak mundur ke belakang, kita sebetulnya sudah berdamai dengan ketidakpastian. Dari dahulu kita ingin memiliki pegawai di semua sektor yang tidak membolos. Tapi kita dipaksa membolos untuk mengurus dokumen kependudukan. Tak cukup KTP dan KK saja yang harus diurus dengan membolos kerja. SIM juga harus diurus dengan membolos. Ketidaktegasan atas tujuan agar tidak membolos sangat bisa dipertanyakan di sini. Tidak ada sistem yang saling mendukung untuk tujuan tidak membolos.
Inti dari semuanya ini adalah bukan pemerintah atau masyarakat yang hari ini saja yang salah. Tapi kultur kita selama ini yang tidak enakan saat adanya sebuah pelanggaran, hingga lantas mentolelir sebuah pelanggaran tersebut yang dapat merusak jalannya logika berpikir. Hingga kita dapat memberikan toleransi terhadap terlaksananya pemilu tapi mengutuk habis-habisan acara pernikahan. Virusnya sama, penyebabnya sama, tapi malah antisipasinya sama sekali berbeda.
0 comments:
Post a Comment