Permendikbudristek Zina

Permendikbudristek Zina

  November 12, 2021    Pungkas nurrohman

---

Manuel Tovar Siles, Public domain, via Wikimedia Commons

Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi akhir-akhir ini mencuat ke permukaan. Seperti berhadapan face to face dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini ditengarai permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menuai perdebatan panjang. Menteri Nadiem Makarim dua hari yang lalu menanggapi maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan mengeluarkan peraturan menteri. Isi dari peraturan menteri ini yang menuai kekhawatiran pihak PKS dan kroninya, karena bertentangan dengan ideologi yang mereka terapkan. 

Isi dari permendikbud ini dari substansi memang sudah jelas untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan kampus, tapi pihak PKS menganggap ini sebagai perlindungan terhadap perzinahan. Karena dalam peraturan menteri tersebut mengatur kekerasan seksual dapat ditindak sepanjang tidak berdasarkan persetujuan, alias jika ada persetujuan makan boleh-boleh saja untuk melakukan perzinahan. Lantas melipir juga ke penolakan mereka atas RUU Pencegahan Kekerasan Seksual yang dulu sempat menuai pro dan kontra.

Tentu hal ini akan menjadi sangat pelik dan rumit jika kedua pihak yang pro dan kontra ini tidak duduk bersama. Setidaknya kedua belah pihak yang pro dan kontra ini sudah memiliki kekhawatiran yang sama-sama baik. Mendikbudristek khawatir akan berlarut-larutnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang mana merupakan salah satu dari tiga dosa besar yang mencoreng dunia pendidikan. Sedangkan PKS mengkhawatirkan perzinahan yang merajalela di lingkungan pendidikan. 

Hanya saja salah satu pihak tidak saling berdiskusi, pendukung kedua kubu juga masih mengolok-olok dengan berbagai kalimat yang tidak sopan. Saling serang kedua kubu ini yang menjadikan noda pada niat baik dari kedua belah pihak.

Mungkin pihak kemendikbudristek dapat menjelaskan bahwa pelarangan perzinahan ini sebetulnya sudah dimaktubkan dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang kemarin baru diresmikan. Sodorkan fakta ini saja sudah bisa menepis kekhawatiran yang ajukan oleh kubu PKS. Sebagai pihak yang beriman rasanya wajar saja dengan kekhawatiran seperti itu. Bukan saatnya berdebat untuk dua niat yang baik.

Yang paling dikhawatirkan adalah debat kusir yang berujung pada penyebaran hoax, seperti saat adanya perdebatan RUU PKS yang diklaim salah satu pihak sebagai rancangan peraturan yang melegalkan perbuatan zina. Padahal dalam rancangan undang-undang tersebut sama sekali tidak ada pelegalan perzina.  Tapi ada beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan bahwa adanya klausul membebaskan masyarakat untuk berzina, padahal kenyataannya klausul tersebut tidak ada. Ada juga yang menyebarkan fakta hukum yang sama sekali salah. Seperti "jika RUU ini berlaku, maka banyak suami yang akan ditahan". Alasannya karena tidak adanya persetujuan dari istri saat berhubungan badan. Ini adalah hal yang sangat mustahil. Suami istri berhubungan badan tanpa ada ijin dari istri adalah kemustahilan.

Semoga sepanas apapun perdebatan terkait peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi ini nanti tidak bermuara pada kesimpulan blunder seperti ini. Adanya niat baik jika dieksekusi dengan hal yang kurang baik, maka tidak akan membawa kebaikan. Hanya ada kepentingan baik dan memahami dengan baik saja tidak cukup. Karena eksekusi peraturan ini akan dilaksanakan banyak pihak. Jika peraturan ini dicoret begitu saja pasti akan berlarut-larutnya kekerasan seksual di dunia pendidikan. Pun juga jika diresmikan begitu saja pasti ada kerisauan dari pihak lain.